DPD IKAL Lemhannas Sumsel dikukuhkan dan dilantik di Griya Agung (2/7)
Palembang, 2/6 (Sumselnian.com) – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masa bakti 2015–2023 dilantik, pada hari Rabu (2/7/2025) dilaksanakan di Griya Agung. Acara sendiri dilangsungkan dengan mekanisme Zoom. Ikut dilantik DPD dari beberapa provinsi lainnya seperti Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.
Ketua DPD IKAL Lemhannas Sumsel, Iwan Kurniawan, didampingi oleh beberapa pengurus lainnya, ketika dibincangi menyampaikan harapannya agar organisasi ini tidak hanya hadir sebagai simbol, melainkan menjadi garda terdepan dalam memberi solusi atas persoalan kebangsaan. “Saya ingin kita peka terhadap isu-isu strategis dan memberikan saran secara tertulis dan lisan, bahkan tanpa diminta sekalipun,” ujarnya.
Disampaikan juga bahwa DPD IKAL Lemhannas siap menjalankan sejumlah program yang sejalan dengan misi pembangunan daerah dan nasional. “Kami akan bersinergi dengan semua pihak demi kemajuan Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme di tengah tantangan zaman,” katanya.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengingatkan agar alumni Lemhannas tidak hanya berkutat pada urusan internal, tetapi ikut memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jangan hanya berdiskusi di ruang ber-AC. Turunlah ke masyarakat, pahami persoalan, dan bantu beri jalan keluar,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa alumni Lemhannas memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah.
Herman Deru juga meminta pengurus IKAL agar menyusun program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, lingkungan, dan ketahanan sosial.
Ia mencontohkan masalah kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun melanda Sumsel. Menurutnya, alumni Lemhannas harus tampil dengan solusi jitu dan pendekatan berbasis data, misalnya dalam persoalan Karhutla perlu pendekatan lintas sektor dan peran dari semua tokoh katanya. Pengurus IKAL juga diharapkan tidak bersikap pasif. Ia mendorong agar pengurus langsung menyampaikan saran tertulis, kajian ilmiah, maupun gagasan publik kepada pemerintah. (AR)
